Prof. Ainun Na’im, Ph.D. Memberi Sambutan Sekaligus Membuka acara RAT KE XXXIII

09/01/2013

Dalam konstitusi Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 Koperasi disebut sebagai sogokuru perkenomian.
Koperasi juga bentuk badan usaha yang focus pada manusia. Yang lain tidak, “tegas Sekretaris Jenderal Lementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Prof. Ainun Na’im, Ph.D. Ketika member sambutan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Sekretariat  Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ke 33, Tahun Buku 2012, Pada 9 Januaro 2013.

Hak anggota kata dia, ditentukan terutama berdasarkan eksistensinya sebagai manusia, bukan karena modalnya. Dalam rapat anggota, misalnya, anggota punya satu suara atau punya jumlah suara yang diwakili berdasarkan eksistensi manusia. Dihitung orangnya – bukuan dihitung jumlah lembar sahamnya. Sedangkan di Perseroan Terbatas (PT) dihitung berdasarkan berapa modal – sahamnya.

Koperasi dianggap penting, bias dilihat dari struktur pemerintah . Tidak semua sector punya dinas di tingkat provinsi – Kabupaten – Kota. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya, tidak ada, namun koperasi ada. Ini menunjukan betapa pentingnya sector koperasi di Indonesia.

Dan Kalau dilihat, modal  kerja koperasi bukan hanya dari modal sendiri - tabungan anggota,  tetapi juga diperoleh dari pinjaman perbankan. Ada Bank Ekonomi, Bank BNI  Syaria. Tentu saja kepercayaaan dari perbankan itu perlu disyukuri Namun ada pesan lain. Kata Prof. Na’im, sebetulnya kita  juga punya potensi simpan pinjam yang lebih besar lagi. Mengacu pada anggaran kepegawaian yang cukup besar, kita tidak bias menarik simpanan dari penghasilan pegawai. Artinya bias saja simpanan wajib anggota dinaikan jumlahnya. Nanti kalau pegawai perlu dana juga bias pinjam lagi. “Potensi kita besar. Rp 20 milliar itu masih relative kecil dibandingkan dengan operasional Sekretariat Jenderal, “Katanya.

Tentang proses integrasi itu, Kata Prof, Na’im perlu di wacanakan dulu kepada masyarakat kementerian supaya nanti bisa dan diterima. Apa yang disampaikan ini tidak semata – mata kebijakan atau kemauan Pembina, tetapi masyarakat perkoperasian ini juga punya pandangan, punya partisipasi dalam menentukan proses integrasi. ini akan lebih efektif. Karena kalau di integrasikan  kemudian pihak - pihak  yang ikut dalam gabungan koperasi tidak merasa memili itu kurang baik juga. (UKM)